Senin, 07 Februari 2011


KEBIJAKAN SOSIAL DAN INFORMASI
TEKNOLOGI KOMUNIKASI 

Hubungan Antara ICT dan Kebijakan Sosial
Ada tiga cara berbeda di mana ICT berhubungan dengan kebijakan sosial (dan kebijakan publik yang lebih luas).
Pertama
ada berbagai kebijakan sosial tentang ICT. Beberapa kebijakan sosial menanggapi masalah-masalah sosial yang dianggap TIK untuk membawa perubahan, sementara yang lain berusaha untuk memanfaatkan ICT sebagai strategi khusus untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Berbagai kebijakan sosial telah dikembangkan untuk mengatasi masalah ini, termasuk pendidikan meningkatkan, meningkatkan penggunaan ICT di sekolah-sekolah, mendorong pasar untuk TIK murah dan menyediakan akses publik terhadap TIK dan pelatihan dalam penggunaannya.  
Cara kedua 
yang berhubungan dengan ICT kebijakan sosial adalah bahwa teknologi yang digunakan untuk implementasi-an dan mengelola kebijakan-kebijakan sosial. ICT saat ini merupakan bagian penting dari operasi pemerintah karena kemampuan mereka untuk secara efisien menyimpan, mengelola, beredar dan menghitung data. ICT menyediakan sarana oleh pejabat pemerintah yang dapat dengan mudah mengakses data pribadi penerima jasa manusia untuk menilai kelayakan, register-perubahan keadaan dan tindakan merekam diambil. Dalam perhitungan kelayakan manfaat bagi jaminan sosial dan manfaat perpajakan, kebijakan TIK secara otomatis. Jaringan TIK telah signifikan untuk digunakan organisasi non-pemerintah maupun pemerintah untuk memberikan pelayanan kemanusiaan. Seperti "outsourcing" operasi pemerintah sering melibatkan data yang ekstensif dan teratur persyaratan pelaporan, yang mendukung jaringan ICT. Melalui latihan-pencocokan data, pemerintah menggunakan ICT untuk menilai kepatuhan terhadap kebijakan sosial untuk memastikan hanya orang-orang dan organisasi berhak untuk menerima manfaat, layanan dan pembayaran yang dilakukannya.

Cara ketiga, 
Selain menerapkan kebijakan sosial, TIK yang digunakan dalam proses kebijakan sosial untuk analisis kebijakan, evaluasi dan pengembangan. Kebijakan administrasi menghasilkan jumlah data yang besar dapat menyimpan ICT. Kepemilikan data tersebut sering digabungkan dengan data tambahan yang kemudian dianalisa untuk memahami dampak, distribusi dan efektivitas kebijakan sosial. Pemerintah terus menggunakan model komputer yang sangat kompleks untuk membantu pengembang kebijakan mengidentifikasi kemungkinan dampak kebijakan yang diusulkan pada sektor masyarakat yang berbeda. Model sekarang biasa dalam peramalan ekonomi, perubahan populasi, perpajakan dan jaminan sosial pendapatan pensiun, proyeksi dan perubahan iklim (Hen-orang, 2002). Wawasan yang diperoleh dari menggunakan ICT dalam menganalisis domain kebijakan menyediakan dasar untuk memperbaiki dan reformasi kebijakan sosial.
Akhirnya, TIK bentuk kebijakan sosial. Ini adalah cara di mana TIK beroperasi yang dapat berkontribusi untuk bentuk-bentuk baru dari kebijakan sosial. Telah lama berpendapat bahwa komputer mewujudkan suatu bentuk, kuantitatif PERHITUNGAN dan secara resmi ditetapkan-operasi (Henman, 1995; Roszak, 1988; Weizenbaum, 1984) yang telah membentuk kebijakan sosial untuk menjadi lebih terfokus pada unsur-unsur kuantitatif masalah sosial dan mengurangi kewenangan profesional dalam pelayanan manusia (Alexander, 1990; Garson, 1989; Hen-orang, 1997; Henman, 1999). Komputer juga datang untuk mendefinisikan apa kebijakan yang diimplementasikan. Mereka bisa menutup beberapa pilihan kebijakan dan sementara membuka pilihan lebih kompleks. Data diciptakan, disimpan dan dianalisis oleh TIK juga memunculkan wawasan baru.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar